BBM Langka di Sumenep

MADURA – Stok BBM bersubsidi jenis premium dan solar di Sumenep mulai langka. Beberapa SPBU di Sumenep sering kehabisan stok BBM. Kalaupun ada, hampir dipastikan selalu terjadi antrean panjang kendaraan yang akan mengisi BBM.

Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep, Saiful Bahri, Sabtu (24/11/12) menjelaskan, kelangkaan tersebut merupakan akibat dari pengetatan penebusan BBM dari Pertamina. "Ini kan hampir tutup tahun, jadi ada pengetatan berupa pembatasan penebusan BBM. Maksudnya supaya sisa kuota BBM bersubsidi yang ada, mencukupi hingga akhir tahun," katanya.

Saiful memaparkan, berdasarkan surat dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), kuota BBM untuk Kabupaten Sumenep pasca penetapan APBN perubahan yakni 55.203 kilo liter untuk Premium, dan 29.901 kilo liter untuk solar, per tahun. "Jatah itu dibagi untuk 19 SPBU/SPDN/APMS se- Kabupaten Sumenep. Tidak ada subsidi tambahan, karena anggaran perubahan sudah di dok. Mau tidak mau ya dilakukan pembatasan penebusan BBM," ujarnya.

Saiful mengungkapkan, penggunaan BBM subsidi di Sumenep ditengarai melebihi jatah normal yang ditetapkan. Namun ia enggan membuka, berapa sisa kuota BBM bersubsidi saat ini. "Kami tidak mendapat data resmi dari Pertamina, tentang berapa kuota BBM bersubsidi yang sudah diserap di Sumenep. Kalau sekadar angka kasar memang ada. Tapi yang jelas ada kecenderungan penggunaan BBM yang berlebih," paparnya.

Saiful menyadari, kondisi kelangkaan BBM seperti saat ini membawa dampak serius. Namun pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak, mengingat kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk mengendalikan anggaran, merupakan kewenangan Pemerintah pusat. "Bagi daerah-daerah yang kekurangan BBM bersubsidi, bisa mengambil dari daerah yang surplus. Tapi itu pun merupakan kewenangan Pertamina untuk memetakannya, bukan Pemerintah Daerah," terangnya.

Ia berharap agar kendaraan pribadi terutama roda empat, bisa beralih menggunakan BBM non subsidi, sehingga ketersediaan BBM subsidi bisa diutamakan untuk kendaraan atau alat transportasi umum. "Kalau kendaraan plat merah kan sudah jelas harus menggunakan BBM non subsidi. Gerakan untuk menghemat BBM subsidi ini sudah dilakukan sejak Agustus lalu. Sekarang mungin bisa diperluas pada kendaraan pribadi, terutama roda empat," pungkas Saiful.